PMII : Mengawasi Pesantren Langkah Yang Tak Tepat

Jakarta, Jalaludin Rumi. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai kebijakan pemerintah yang akan mengawasi pesantren yang diduga kuat menjadi basis lahirnya gerakan radikalisme sangat tidak tepat. Karena itu, PB PMI menolak langkah pemerintah tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum PB PMII, Hery Haryanto Azumi kepada wartawan dalam jumpa pers di Caf Venesia Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Minggu.

Menurutnya, pengawasan terhadap pesantren justru berpotensi memunculkan dan membangun militansi di kalangan gerakan radikalisme Islam yang ada, mengingat bangunan ideologi radikal akan menjadi common enemy, yaitu pemerintah dengan kebijakan pengawasanya itu.itu tidak tepat. Menurut kami justru akan memunculkan militansi yang besar dari kalangan gerakan radilisme Islam, paparnya.

PMII : Mengawasi Pesantren Langkah Yang Tak Tepat (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII : Mengawasi Pesantren Langkah Yang Tak Tepat

Hery, sapaan akrab Hery Haryanti Azumi menututurkan, pasca peladakan bom di sejumlah tempat di Bali 1 Oktober lalu, wacana bahwa terorisme adalah bagian dari jihad atas nama agama, kembali menjadi perbincangan publik. Lagi-lagi, umat Islam menjadi sorotan tajam, terutama oleh pihak asing akibat peledakan bom tersebut. Pesantren pun kini mulai dikait-kaitkan.hal ini terjadi mengingat gerakan radikalisme Islam disinyalemen kuat adalah gerakan dibalik aksi pengeboman, ungkapnya.

PMII memang menemukan fakta di lapangan bahwa 3 persen pondok pesantren dari jumlah total sekitar 17 Ribu itu menjadi basis dari gerakan radikalisme Islam dalam bentuk aksi terorisme. Memang ada 3 % persen yang mengajarkan radikalisme, dan 97 persen masih mengajarkan Islam yang universal dan menganut faham Ahlussunnah wal jamaah, jelasnya.

Organisasi berbasis mahasiswa NU sepakat bahwa terorisme di Indonesia harus dikikis habis, karena telah menimbulkan banyak korban. Meski demikian, kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap pesantren dan membatasi gerakan dakwah Islam bukanlah langkah yang tepat, karena mayoritas lembaga pendidikan pesantren bukanlah tempat untuk melakukan propaganda ideologi radikalisme Islam.

Mayoritas pesantren mengajarkan Islam yang moderat dan anti kekerasan. Pesantren yang ada sejak ratusan tahun lalu adalah bagian dari proses untuk menjunjung tinggi nilai-nilai universal agama Islam, tegasnya.

Jalaludin Rumi

Lantas, langkah apa yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah? Alumni pondok pesantren Denanyar Jombang ini mengatakan, langkah strategis yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengefektifkan peran inteljen terhadap pesantren yang disinyalemen menjadi menjadi basis gerakan radikalisme Islam dalam rangka meminimalisasi gerakan terorisme.saya kira peran inteljen saja yang ditingkatkan, jelasnya

Terkait dengan itu, PMII akan berperan serta dalam melawan aksi-aksi terorisme dengan cara membangun dan mengkampanyekan pentingnya life skill terhadap para santri pesantren yang belum terpengaruh oleh gerakan radikalisme Islam. Langkah itu dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya pengangguran di Indonesia dan makin banyaknya para santri yang terkena doktrin islam yang radikal.

Santri pesantren yang 97 persen itu diberi pelatihan life skill. Jangan sampai mereka menjadi teroris atau pengangguran, tuturnya.

Jalaludin Rumi

Diundang Dubes AS Jelaskan Terorisme

Dalam kesempatan tersebut, alumni UIN Jakarta ini juga mengatakan bahwa beberapa waktu lalu dirinya dipanggil oleh kedutaan besar Amerika Serikat (AS) untuk diajak membincang masalah terorisme di Indonesia, termasuk soal keterlibatan pesantren. Hery yang pada saat itu didampingi oleh Winarti (salah satu pengurus PB PMII) mengatakan bahwa mayoritas pesantren di Indonesia tidak mengajarkan radikalisme Islam.

Saya diundang kedutaan AS untuk membincangkan masalah terorisme. Saat itu saya bilang, jangan anda melakukan pengawasan terhadap pesantren seperti dikatakan wapres. Itu salah dan sangat tidak tepat, kata Hery.

Kedatang Hery ke kedutaan besar AS di hari Kamis lalu, terima langsung oleh Dubes AS B Lynn Pascoe, wakil menlu AS untuk Urusan Diplomasi Publik dan Hubungan Masyarakat, Karen Hughes dan Dubes Keliling AS, Henry Cramthon.(amh)

Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/3690/pmii--mengawasi-pesantren-langkah-yang-tak-tepat

Jalaludin Rumi